Kado PKB Menanggalkan Marjinalitas Pesantren di Tanah Air melalui Perda Pesantren

Pesantren sudah ada bahkan sebelum Indonesia ada. Keberadaan pesantren hingga kini masih tetap eksis dan menjamur. Seperti pengetahuan umum bahwa pesantren adalah sekolah yang memfokuskan ajar-mengajar pada bidang keagamaan.

Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, terdapat 8.343 pesantren di Jawa Barat (Jabar) dengan santri mukim berjumlah 148.987 santri. Jika ditambah dengan jumlah pesantren yang tidak tercatat dalam data, maka pesantren di Jabar berjumlah sekitar 12 ribu lebih dengan santri sekitar 6 juta orang.

Kepopuleran pesantren dari dahulu tidak padama. Sejak zaman penjajahan, pesantren sebagai ruang dalam menyusun gerakan. Maka, subtansi pesantren adalah mendidikan muda-muda untuk menciptakan pejuang bagi tanah air. Dengan dibekali pendidikan agama serta pendidikan kebangsaan, lulus pesantren akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan tanah air di era milenial sekarang ini.

Perjuangan santri setelah selesai di pondok pesantren adalah untuk berdakwah; mengajarkan nilai-nilai Islam Nusantraan; ajaran Islam yang memadukan budaya perorangan serta loyalitas pada bangsa yang disebut nasionalisme. Tidak berhenti dari sana, para santri pun digojlok untuk memahami roda sosial ekonomi. Karena, ekonomi adalah induk pergerakan alias induk perjuangan.

Oleh karena itu binaan pemberdayaan juga priotas dari pesantren untuk santri. Tidak hanya mengkaji kita kuning juga melahap habis materi kebangsaan. Para santri pun digojlok untuk jeli dalam memanfaatkan ruang serta keahlian untuk menciptakan ekonomi kreatif.  Akan tetapi, visi serta misi dengan prinsip mengkokohkan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan di pesantren masih untung-repot karena tidak adanya perhatian dari pemerintah.

Padahal kepopuleran serta kepercayaan orang-orang pada pesantren sudah tidak diragukan lagi. Setiap orang-tua yang ingin anaknya menjadi dewasa dalam memahami agama, pasti pilihannya pesantren. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pesantren diperhatikan oleh pemerintah.

Hal ini kemudian direspon oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan mengusung Ridwan Kamil serta Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar) dengan usulan mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin atau 9 Agenda Jabar Lahir Bati. Dari kesembilan point itu, pembangunan sektor keagamaan adalah prioritas pertama. Maka, dalam kampanye Ridwa Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum ( Rindu) adalah membuat Peraturan Daerah Perda Pesantren.

Per 2019, Partai Kebangkitan Bangsa Beserta Gubernur dan Wakil Gubernur, Rindu, memberikan kado istimewa di hari santri yaitu disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 24 September 2019. Setelah ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah Pesantren, per 10 Febuari Peraturan Daerah (Perda) Pesantren no 1 tahun tahun 2021 ditetapkan dengan nama Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pengawalan tim Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai oleh Sidkon Djampi selaku F-Partai Kebangkitan Bangsa DPRD berjalan lancar. Meskipun hingga per Senin (22/2/2021) Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Pesantren yang membahas tentang anggaran Perda Pesantren dari APBD Pemerintah Provinsi Jabar belum ditetapkan.

Meskipun demikian, Ketua Panitia Khusus yang dibentuk DPRD dalam mengontrol kemajuan Perda Pesantren tetap terjaga intensitasnya. Bagi Sidkon pribadi, pengawalan ini adalah jalan jihadnya. Juga, Sidkon berharap Perda Pesantren ini menjadi Perda yang Komprehensif (detail membahas segala kebutuhan pesantren) dan Perda yang Monumental.

Hal ini diucapkan Sidkon karena isian Perda Pesantren adalah mengatur tiga point yakni, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Maka, Perda akan mengatur dengan detail terkain dakwah dan pemberdayaan supaya infrastruktur dan kebutuhan lainnya dalam melancarkan ajian dakwah serta pemberdayaan tidak terbatas.

Bahkan dengan adanya Perda Pesantren serta UU tentang pesantren, akan dapat akses dari pemerintah dalam membuat relasi kuasa dengan pesantren. Akses tersebut adalah saling menggandeng dengan lembaga terkait seperti, pembinaan dakwah akan didampingi dan dibina oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berdakwah supaya semangatnya tidak terhenti oleh perkembangan zaman.

Begitupun dengan pemberdayaan. Dalam pemberdayaan, para santri akan dibina supaya memahami kondisi sosial ekonomi hari ini dan mendatang juga diberi akses serta lahan dalam pemasarana. Olehkarena itu, Perda Pesantren akan menjadi jembatan dalam menggandeng dina-dinas yang relevan dengan pemberdayaannya seperti, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertenakan.

Selain itu dalam pembahasan pemberdayaan santri yang telah menyelesaikan studi di pesantren, tidak lekas pesantren meninggalkan santri, apalagi Negara.

” Ya, harapannya membuat Badan Usaha Milik Pesantren,” tukas Sidkon.

Harapan ini muncul atas perbandingan Sidkon ketika menafsirkan visi satu produk satu santri dengan melihat issu global di Jawa Barat, kondisi ekonomi yang repot. Menurutnya, siapapun bisa menciptakan produk. Tapi untuk bertahan dalam menciptakan produk yang konsisten diperlukannya pasokan modal dan perluasan market. Maka, BUMP dan akses pada kepemerintahan diharapkan menjadi jawaba dalam mengkonsistenkan ekonomi santri dan alumni santri. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan yang dikeluarkan pesantren di Jawa Barat sedikitnya dapat menciptkan berbagai ekonomi kreatif serta produk yang ramah harga bagi masyarakat.

Dengan harapan itu, Sidkon Djampi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) juga Anggota F-Partai  Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Barat, tetap komitmen dalam mengawal rilisnya Peraturan Gubernur sebagai turunan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren. Adapun demikian, harapan selanjutnya adalah, adanya kolaborasi dari Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten dalam menanggapi kado ini (Perda Pesantren) dengan cara membuat Perda Pesantren di daerah teritorinya masing-masing. Hal ini agar anggaran untuk Perda Pesantren tidak hanya dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.

” 10 persen dari APBD Pemprov Jabar akan mengidealkan pembangunan keagamaan,” Terang Sidkon.

Dengan anggaran yang dikolaborasikan dapat memfasilitasi segala kebutuhan demi kemajuan pesantren. Dan hal ini jelas, semua pesantren termasuk pesantren Syalafiah. Juga, anggaran ini sebagaimana poin dari 9 Agenda Jabar Lahir Batin akan memperbaharui dan pengadaan fasilitas keagamaan di Jawa Barat.

Penulis : Idang

Editor : Candil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *