Pelegalan Miras Mengancam Mental Bangsa: PBNU dan PKB Ambil Suara

Pelegalan minuman keras (Miras) pada Peraturan Presiden (Perpres) No10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menuai pro-kontra. Partai Kebangkitan Bangsa menolak Perpres tersebut karena berpotensi merusak generasi.

“Legalisasi miras dapat merusak generasi masa depan bangsa, dampak buruknya nyata, meningkatkan kriminalitas, bisa lost of generation. Hitung-hitungan ekonomis investasi, membuka lapangan kerja, seharusnya tidak menyingkirkan pertimbangan masa depan generasi bangsa,” kata Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam, Senin (29/2/2021).

Di sisi lain Menteri Perindustrian MS. Hidayat menerangkan, revisi DNI mengenai kebijakan minuman ber-alkohol disebabkan kebutuhan di Indonesia Timur: Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua, dan Ekspor Tinggi.

Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) di bawah Kemenko Perekonomian tengah merevisi Perpres No 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Menurutnya revisi DNI tentang minuman ber-alkohol, akan memperbaiki perekonomian tanah air. Revisi DNI juga mencakup industri strategis dan sensitif lainnya.

Di samping kesetujuannya Hidayat, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menolak legalitas Miras seperti oponi dari Syaikhul Islam.

” Minuman keras jelas-jelas lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” katanya, Senin (1/3).

Terangnya, pelegalan Miras untuk tujuan Ekspor dan pemenuhan konsumsi Indonesia Timur seperti petani opium di Afganista.

Mereka mengaku tidak mengkonsumsi opium, tapi hanya untuk orang luar. Kan seperti itu,” paparnya.

Sambungnya, akan terjadi ketidak berimbangan. Industri meraup untung sedangkan masyarakat dirugikan dalam segi mental.

Penulis : Idang

Editor : Candil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *