Pentingkah Kehadiran Polisi Virtual: Komentar Warganet

gambar di ambil dari ( https://www.republika.co.id/berita/qp44cr384/polisi-virtual-jangan-sampai-batasi-kebebasan-berpendapat )

Munculnya polisi virtual bertepatan dengan wacana revisi UU ITE yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2021. Pekan lalu polisi mencatat 12 peringatan telah dilayangkan kepada warganet. Jumlahnya mungkin bertambah hingga awal pekan ini.

Warganet ramai membicarakan kebijakan pemerintah di tengah revisi UU ITE, yaitu polisi virtual. Presiden Jokowi pada 15 Febuari 2021 meluncurkan polisi virtual guna menutup kriminalitas tingkat media sosial.

Terhitung satu pekan semenjak diluncurkannya polisi virtual telah tercatat 12 peringatan yang dilayangkan pada warganet. Kemungkinan jumlahnya akan bertambah hingga awal pekan ini.

Kemunculan polisi virtual mendapati respon penolakan dan menuai kritikan dari warganet. Kritikan ini dilayangkan pada aspek pelaksanaan polisi virutal; mulai dari posisi, proses, transparansi, perlindungan data diri, hak pengguna digital dan kolaborasi konten.

Kritikan warganet turut didukung oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universita Gadjah Mada, Novi Kurnia, berlandaskan aturan tertulis dan pengalaman di bidang komunikasi. Menurutnya polisi virtual harus menjaga netralitas, objektivitas yang berkeadilan, bukan malah mengintervensi kehidupan sosial masyarakat secara digital.

Tambahnya, hal ini dikhawatirkan akan menutup kebebasan mengajukan pendapat, melayangkan aspirasi; yang mana akan mencederai Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan pada konstitusi. Sedangkan dampak pada pemerintah sendiri akan menurunkan kinerja kualitas pemerintah, sebab akan muncul kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi sosial.

Namun, hasil survey berkata lain. Masyarakat sudah mendapatkan dampak negatif dari kebijakan pemerintah ini—polisi virtual. Survei Komnas HAM pada Juli-Agustus 2020, terdapat 29% responden takut mengkritik pemerintah; 36,2% takut mengkritik lewat internet. Bahkan responden berlatarbelakang akademisi pun ikut mewarnai.

Sedangkan dari pihak kepolisian, adanya kebijakan tersebut karena ada studi banding dari realitas saat ini bahwa masyarakat saling mengadu dengan UU ITE. Adanya polisi virtual sebagai alternatif untuk menindak oknum yang meresahkan di media internet.

Penulis: Idang

Editor: Candil

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *