Ketua DPW PKB: Perjuangkan Pengangkatan Status PPPK, bukan seleksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengusulkan pengangkatan guru honorer menjadi P3K berdasarkan lama pengabdian. Usulan tersebut berdasarkan temuan di lapangan bahwa pengurangan usulan Pemerintah Daerah disebabkan ketidak sanggupan APBD dalam pembiayaan pendidik.

”  Setelah kita cek, salah satunya tidak ada kejelasan skema pembiayaan, teman-teman Pemda merasakan menjadi beban APBD,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, Senin (15/3).

Syaiful Huda yang karib dengan sapaan Kang Huda menerangkan bahwa kebutuhan pendidik di Kabupaten Bekasi mencapai 8.000, namun Pemerintah Daerah hanya mengusulkam 500 orang. Hal ini disebabkan oleh tidak cukupnya anggaran dari APBD.

“Kalau 8.000 pasti daerah tidak akan sanggup, akhirnya hanya mengajukan 500 atau sesuai kemampuan daerah. Jadi, tidak akan sanggup, itulah yang terjadi. Ini yang jadi persoalan, oleh karena itu ini akan kami sampaikan menjadi bagian dari rekomendasi panja (panitia kerja),” ucapnya.

Kang Huda pun berupaya dengan mengintruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengalokasikan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) pada program PPPK.

Disamping itu Kemendikbud mengusulkan affirmasi guru honorer dengan pengalaman pengabdian selama tiga tahun dan berusia 40 tahun mendapat 75 poin dari 500 poin alias diberi jatah 15 persen skor nilai kompetensi.

Sebaliknya, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kang Huda, memberikan solusi berkeadilan. Ia mengusulkan untuk pengangkatan pada honorer yang telah mengabdi lama.

” Kalau seleksi masih ada potensi guru yang mengabdi lama nanti bisa kalah seleksi, kalau pengangkatan artinya jelas nanti skemanya, nanti yang mengabdi lama menjadi pegawai dengan status P3K. Nah ini yang sedang kami perjuangkan,” Ujar Kang Huda.

Keterangan tersebut ia sampaikan saat kunjungan kerja Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi di Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.

Nama: Haydar

Editor: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *