Presiden Joko Widodo (Jokowi) reshuffle kabinet. Ketua komisi X DPR RI sebut reshuffle tersebut adalah sebuah kewajaran. Menurutnya, ketika ada yang ditambah, ada yang bergeser.
Sebelumnya, telah terjadi pergeseran kementerian setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) dan Kementerian Investasi.
Hal ini turut ditanggapi oleh Ketua Komisi X, Syaiful Huda. Menurutnya, reshuffle kabinet itu adalah hal yang wajar.
“Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang bergeser,” ujar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat (Jabar) PKB Syaiful Huda, Senin, (12/4/2021)
Kemenristek saat ini dipimpin Bambang Brodjonegoro. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dipimpin Nadiem Makarim. Belum diketahui siapa yang akan memimpin nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
Syaiful Huda yang akrab disapa Kang Huda mengungkapkan, wajar saja Ristek digabung ke Kemendikbud. Sebagai dampak penambahan nomenklatur baru yaitu Kementerian Investasi. Dia mengingatkan hal ini bakal membebani Kemendikbud.
“Dalam nomenklatur presiden minta ada nomenklatur baru ya memang harus ada yang dilikuidasi dan tampaknya pilihannya BRIN, maaf akhirnya BRIN yang dijadikan pilihan untuk dilikuidasi,” tuturnya.
Menurut Huda, pembangunan perlu ada pos baru wakil menteri yang membina bidang Ristek. Sementera untuk calonnya, dia mengaku tak ingin menduga-duga.
“Perlu ditambah pos, wakil menteri untuk khusus ngurus Ristek-BRIN,” katanya.
Sebelumnya DPR telah menerima surat presiden Nomor R-14 / Pres / 03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Serta telah ditindaklanjuti melalui rapat konsultasi pertemuan Bamus pada 8 April 2021 yang menyepakati penggabungan dan Pemesanan Kementerian tersebut.
Penulis: Haydar
