Nama Presiden RI ke-4, Gus Dur tak ada dalam Kamus Sejarah Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda kecewa atas hal itu.
Kamus Sejarah Indonesia yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan banyak revisian dari berbagai pihak. Kamus Sejarah Indonesia jilid 1 dan II patut direvisi karena banyak kejanggalan, salah satunya memasukan tokoh yang memang tidak seharusnya. Kemudian, setelah itu, tokoh pendiri Nahdatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari diwartakan tidak tercantum dalam Kamus Sejarah Indonesia meski potonya dijadikan sampul tapi tidak ada keterangan tertulis.
Hari ini ketua komisi X DPR RR yang membidangi Kementerian Pendidikan dan Kebuyaan dibuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, sosok Presiden RI ke-4 yang sekaligus pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, KH Abdurrahman Wahid yang karib disapa Gus Dur, tidak ada dalam Kamus Sejarah Indonesia.
“Sekali lagi memang kita dibikin jengkel betul ini, kita dibikin kecewa berat atas penerbitan buku Kamus Sejarah Indonesia ini,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Meskipun Kemendikbud sempat mengatakan bahwa kamus itu belum final, Huda tetap menyayangkan. Sebab, menurut Huda, kamus itu sudah dapat diunduh oleh publik.
“Jadi kemarin kan Kemendikbud rilis melalui Mas Hilmar Farid Dirjen Kebudayaan menyampaikan draf ini belum final, draf ini belum resmi, dan seterusnya. Tapi faktanya kan itu bisa diunduh melalui situs Kemendikbud yang namanya Rumah Belajar. Yang kedua ISBN-nya pun sudah ada itu yang drafnya belum final,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DPW PKB Jawa Barat ini meminta agar Kamus Sejarah Indonesia yang tak mencantumkan nama Gus Dur ditarik. Dia menilai kamus itu harus direvisi.
“Karena itu, sekali lagi kita tegaskan itu sebenarnya ditarik dan dilakukan revisi total. Karena mengingat dua hal, yang pertama adalah penyusunannya sangat tuna sejarah tidak mengerti sama sekali tentang sejarah Indonesia,” ujarnya.
Bagi Huda, Gus Dur merupakan tokoh besar yang berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia. Gus Dur, menurutnya, tokoh yang berani menegakkan demokrasi saat era Orde Baru.
“Kita harus meletakkan Gus Dur sebagai tokoh peletakan jilid kedua demokrasi di Indonesia yang itu lalu melahirkan era reformasi waktu itu. Ketika tidak ada satu pun tokoh di Indonesia yang berani melawan rezim otoritarianisme Orde Baru, Gus Dur-lah pendiri Fordem, Forum Demokrasi,” sebutnya.
Ke depan, Huda mengatakan Komisi X DPR akan mengundang Kemendikbud. Hal itu guna mendapatkan penjelasan soal kontroversi Kamus Sejarah Indonesia.
“Kita agendakan untuk ini ya untuk meminta penjelasan terkait dengan ini. Karena ini kontroversi yang kesekian. Ini kebijakan pendidikan yang menuai kontroversi,” imbuhnya.
Sebelumnya, tidak adanya nama Gus Dur dalam kamus sejarah itu diungkap oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Pringsewu, Lampung, Muhammad Faizin. Dia mengatakan nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap tulisan.
“Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Selain itu nama Gus Dur digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro,” kata Faizin, seperti dikutip di situs nu.or.id, Rabu (21/4).
Penulis: Haydar
