Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda perjuangkan nasib guru honorer dan guru pendidikan agama Islam agar bisa menjadi PNS. Dalam Reses Masa Sidang IV Tahun Persidangan 2020-2021 Dapil Jawa Barat VII, Syaiful Huda gelar reses bertajuk ‘ Silaturahmi Menyerap Aspirasi’.
Reses yang digelar di Kabupaten Bekasi digelar demi meraup aspirasi guna kebijakan yang diputuskan mencapai pada putusan yang berkeadilan.
Dalam reses tersebut, Syaifu Huda yang akrab dipanggil Kang Huda mendapati temuan soal kesejahteraan guru honorer khusunya guru pendidikan agama Islam.
Sebelumnya, formasi PPPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), guru pendidikan agama tidak masuk dalam formasi. Padahal jumlah guru pendidikan agama honorer sangat banyak.
Bahkan, usulan Pemerintah Daerah yang seharusnya mengakomodasi atau merekrut satu juta guru honorer menjadi PPPK belum sesuai target. Dari temuan Kang Huda, Pemda khawatir akan membebani keuangan daerah.
Padahal Kemendikbud telah menyampaikan bahwa gaji dan tunjangan PPPK itu nantinya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
“Kami menilai ada problem komunikasi sehingga program yang begitu strategis tidak mendapatkan respons semestinya dari pemerintah daerah. Padahal kita tahu betapa para guru honorer sangat berharap bisa segera diangkat sebagai ASN,” terang Huda
Untuk itu, dalam Reses Masa Sidang IV Tahun Persidangan 2020-2021 di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang mana meliputi Purwakarta, Karawang dan Bekasi, Kang Huda hendak menyampaikan secara utuh informasi pada Pemerintah Daerah soal PPPK agar tidak terjadi kekeliruan informasi yang terjadi belakangan ini.
Selain itu, juga membuat ruang soal penyampaian aspirasi guru honorer di hadapan para pihak terkait. Agar aspirasi itu bisa sama-sama ditindak dengan langkah yang berkeadilan.
” Profesi yang paling utama dan prioritas untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Jalur PNS adalah guru, ” tegasnya saat gelar Reses di Kabupaten Bekasi.
Penulis: Haydar
