Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan mengaku prihatin atas Kasus yang menimpa guru TK berinisial S di Sukun, Malang, Jawa Timur. Syaiful Huda menilai kasus itu merupakan potret suramnya pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya, seperti diwartakan dibeberapa media Guru TK berinisial S terlilit hutang Pinjaman Online (Pinjol) dan mengalami teror dari 24 debt collecter hingga nyaris bunuh diri. Motif peminjaman itu bermula untuk kebutuhan biaya menyelesaikan studi S1 yang disyaratkan tempat mengajarnya. Nahas, S terlilit hutang akibat bunga Pinjol yang besar hingga membuat S diteror dan dipecat dari mengajar.
“Kami sangat prihatin mengikuti kasus terjeratnya seorang guru honorer dalam pinjaman online. Ironisnya, pinjaman itu mulanya digunakan untuk biaya menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) yang disyaratkan tempatnya mengajar,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (19/5/2021).
“Kasus ini harus ditangkap sebagai potret suram pendidikan di Tanah Air, terutama bagaimana masih minimnya perhatian pemerintah kepada nasib guru honorer,” sambungnya.
Syaiful Huda yang akarab dipanggil Huda menjelaskan, pihaknya akan memperjuangkan pemberian beasiswa suapaya guru TK tersebut bisa menyelesaikan S1-nya. Sementara itu, terkait hutang yang melilit S, Huda akan mencarikan skema terbaik untuk proses penyelesaian hutangnya.
“Kami juga mendapatkan informasi jika penyedia pinjaman online bagi guru honorer tersebut sebagian besar illegal. OJK dan aparat kepolisian pun telah turun tangan menyelidiki kasus ini. Kami berharap segera ditemukan skema terbaik agar beban hutang dari guru bisa terselesaikan secepat mungkin,” tuturnya.
Kemudian Huda pun mengingatkan pemerintah untuk segera merealisasikan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi ASN. Sebagai informasi tambahan, saat ini pengangkatan guru honorer jadi ASN berada pada tahap pendaftaran di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dengan proses seleksi dilakukan dalam tiga tahap: tahap pertama pada bulan Agustus 2021, tahap kedua pada bulan Oktober 2021 dan tahap ketiga pada bulan Desember 2021.
“Kami berharap proses tersebut segera dilaksanakan secara fair dan terbuka, sehingga memberikan harapan bagi percepatan kesejahteraan para guru honorer,” harap Huda.
Sambungnya, Huda mendesak supaya pemerintah segera menyelesaikan program pengakatan sejuta guru honorer jadi ASN. Desakan ini disebabkan karena formasi guru honorer yang diajukan pemerintah daerah masih di angka 530 ribu. Sedangkan, menurut Huda, slot yang tersedia mencapai sejuta lowongan.
“Program rekrutmen 1 juta guru honorer yang baru terisi 500-an ribu. Kita minta dituntaskan tahun ini juga. Pemerintah harus jamin gaji dan tunjangan mereka full dari APBN, sehingga pemda berani mengurulkan formasi sesuai kebutuhan guru di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Penulis: Haydar