Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik pelaksanaan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik jelang pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan dimulai pada Juli 2021.
Menurut Huda, progres vaksinasi masih jauh dari target, yakni 5,6 juta guru dan tenaga pendidik divaksinasi Covid-19.
“Sayangnya, progres ini tidak sesuai dengan harapan. Per hari ini, baru tervaksinasi 1,5 juta. Itu sekitar 30 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang tervaksinasi 5,6 juta,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021)
Padahal, Huda menambahkan, program vaksinasi merupakan salah satu syarat pemberlakuan PTM terbatas.
Berkaca pada lambannya vaksinasi, Huda pesimistis PTM terbatas akan dapat berjalan.
“Artinya, kalau vaksinasi ini enggak jalan, maka untuk PTM tentu enggak bisa. Jadi ada gap antara keinginan terbentur dengan fakta vaksinasi lamban,” ujarnya.
Selain itu, Huda menuturkan, arahan Presiden Joko Widodo terkait persiapan PTM seharusnya mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) lebih gencar memastikan percepatan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik.
“Karena itu, saya sekaligus mendorong Kemendikbud-Ristek untuk terus memastikan supaya vaksinasi selesai sebelum Juli. Karena sepertinya, ini ada kendala. Ini yang saya kira harus didorong,” tegasnya.
Di sisi lain, terkait persiapan sekolah, Huda menekankan agar setiap sekolah menggelar simulasi sebelum resmi menerapkan PTM terbatas.
Hal ini diperlukan agar setiap siswa, guru, dan tenaga pendidik tahu apa yang harus dilakukan ketika hari pertama PTM digelar.
Menurut dia, simulasi digelarnya PTM terbatas harus mencakup berbagai hal, mulai dari siswa tiba di pintu gerbang sekolah hingga pulang ke rumah.
“Sekolah harus gelar simulasi. Karena jika bulan Juli akan mulai, tetapi belum simulasi, itu berbahaya. Tidak boleh seperti itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka tetap akan digelar pada Juli 2021.
Namun, Nadiem menekankan bahwa orangtua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka atau belum.
“Itu hak prerogatif orangtua untuk memilih anaknya mau belajar tatap muka atau belajar jarak jauh,” ujar Nadiem, dikutip dari laman Kemendikbud Ristek.
Menjelang PTM terbatas, Presiden Jokowi baru-baru ini memberikan lima arahan terkait pelaksanaan sekolah terbatas tersebut.
Melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Jokowi meminta sekolah tatap muka digelar dengan ekstra hati-hati mengingat adanya kenaikan kasus Covid-19 usai libur Lebaran.
“Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstrahati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas,” ujar Budi, Senin (7/6/2021).
Pada poin kelima, Presiden Jokowi menitikberatkan agar semua guru sudah divaksinasi sebelum dimulai PTM terbatas.
“Jadi mohon kepada kepala daerah, karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia. Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” kata Budi.
Editor: Haydar
