PPN Pendidikan, Hasanudin Wahid: Harusnya Dapat Anggaran Lebih, Bukan Malah Dipajaki

Bukan hanya terhadap sembako, pemerintah juga merencanakan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan.

Rencana pemerintah itu mendapatkan protes dari anggota Komisi X DPR RI M. Hasanuddin Wahid.

Protes Sekretaris Jenderal DPP PKB itu didasari pandangan bahwa langkah pemerintah sangat tidak etis. Sebab, lembaga pendidikan di Indonesia saat ini justru membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah.

“Ini saja banyak yang kekurangan infrastruktur. Harusnya diberikan anggaran lebih, bukan dipajaki,” tegas pria yang karib disapa Cak Udin ini, Kamis (10/6).

Cak Udin menambahkan, dalam Pasal 31 UUD 1945 tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.

“Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara,” imbuhnya.

Ia mengaku khawatir jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, justru malah melebarkan ‘jembatan’ kesenjangan sosial pendidikan.

Ia kemudian menguraikan contoh, saat ini masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Imbasnya, tidak menutup kemungkinan lembaga pendidikan secara langsung akan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta.

“Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama,” jelasnya.

Cak Udin meminta pemerintah untuk menyukseskan agenda besar di sektor pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperbanyak inovasi, kreasi dan keterampilan. Terlebih, kondisi kini sedang diterpa pandemi Covid-19.

Pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah dan kursus.

Maksud jasa Pendidikan yang termuat dalam UU tersebut tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini adalah PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

HEPI8 : Top Agen Situs Mpo Slot Online Terpercaya 2023 Mpo Slot Mpoxyz Hepi8 Hepi8 Cyberslot Slot Bonus Depo 25 Bonus 25 Bonus New Member Slot Gacor Hepi8 Slot online HEPI8 : Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Terbaik dan Terpercaya HEPI8 - Mpo Slot Gacor Terpercaya Mudah Menang 2023 Deposit 25 Bonus 25 slot100 slot 100 slot bonus 100 bonus new member 100 Slot100 Slot100 slot100 slot 100 slot pragmatic slot ug slot online slot gacor judi online https://www.pgsoft100.com/ login Slot100 Daftar Slot100 slot100 http://slot100.epizy.com/ Slot gacor https://piksi-ganesha-online.ac.id/ Slot Online Bonus New member Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot88 Slot Dana https://pgsoft555.com/ slot Depo 25 mari2boss mari2boss slot slot gacor hari ini KUDA338 : Situs Slot Online Terpercaya Mpo45 - Situs Judi Slot Mpo Online Terpercaya Paling Gacor Slot Online Terpercaya Slot Online Slot Maxwin Bocoran Admin Riki Rtp Slot Mafia5000 slot100 login mpo500 mpo500 bandar388