Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mendorong Gubernur Jawa Barat untuk memprioritaskan sektor kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini, terutama soal pangan.
Rahmat menilai Gubernur Jawa Barat perlu memeriksa ulang pelaksanaan reformasi birokrasi yang di dalamnya mencakup tata kelola aparatur dalam pelaksanaan Jabar Juara dalam berbagai sektor.
“Pandemi ini menginterupsi kita semua bahwa penting mengedepankan asas pelayanan dan pemerataan pembangunan terutama sektor kesehatan dan ekonomi mikro,” kata Rahmat Hidayat Djati dalam rilisnya, Rabu (25/8/2021).
“Tunda dulu program PEN dalam bentuk megaproyek taman dan alun-alun juga situ termasuk DED-nya, dahulukan prioritas kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penguatan ekonomi rakyat yang paling mendasar yaitu pangan,” ujarnya.
Politikus PKB ini mengatakan ada lima hal yang berkaitan langsung dengan persoalan kesejahteraan rakyat yakni, pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami dari Komisi II meminta Gubernur konsen saja dulu disektor ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk sementara, adapun program lainnya jangan jadi prioritas,” ujarnya.
Rahmat juga menyampaikan kritiknya terkait program Petani Juara yang menurutnya belakangan reduksi menjadi sekedar program Petani Milenial.
“Semestinya diluruskan dan disinkronkan dengan berbagai program lain semisal OPOP (one pesantren one produk) yang juga mestinya diperiksa ulang urgensi dan juga modelnya termasuk standarisasinya,” kata Rahmat.
Pihaknnya setuju pesantren disentuh dan dikuatkan sisi ekonominya namun tidak lantas menunda penguatan wirausaha bagi para pemuda khususnya pemula.
“Di berbagai sektor ekonomi Pemprov belum hadir secara nyata, secara formal ini selalu disampaikan dalam rapat-rapat resmi dengan mitra Komisi II dalam bidang perekonomian,” pungkasnya.
