Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi soal Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menantang Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim hingga membawa-bawa frasa nenek moyang terkait persoalan pembelajaran tatap muka (PTM). Syaiful menyebut persoalan tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pemda dan Mendikbud Nadiem Makarim.
Awalnya Syaiful menjelaskan akar persoalan sampai akhirnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menantang Nadiem Makarim. Dia menyebut ini dikarenakan keluhan dan permintaan tolong Nadiem Makarim ke DPR RI terkait sekolah tatap muka.
“Catatan saya begini, pertama, Mas Nadiem memang nggak cukup mengeluh di DPR RI, dan itu saya sampaikan memang, jadi meminta tolong ke kami di Komisi X nggak cukup memang,” kata Syaiful saat dihubungi, Jumat (27/8/2021).
Syaiful menyebut sebetulnya pihak Komisi X sudah meminta Nadiem mengkomunikasikan persoalan itu langsung kepada pemda terkait, khususnya 12 pemda yang PPKM-nya sudah turun ke level 3. Menurutnya, memang ada beberapa pemda yang belum berani membuka sekolah tatap muka.
“Lebih dari itu, kita dorong, kita minta Kemendikbud langsung komunikasi dengan berbagai pemda, termasuk 12 pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum berani memberikan izin pembelajaran tatap muka gitu. Jadi harus on call gitu. Kalau perlu, Mas Nadiem on the spot, misalnya ke Jawa Tengah, ke Mas Ganjar, karena Mas Ganjar juga belum. Terus ke beberapa kabupaten, ke Lampung juga sama,” ucapnya.
Politikus PKB ini menyebut memang belum ada upaya proaktif dari Kemendikbud untuk mengkoordinasikan dan melakukan mitigasi terkait persoalan ini. Dia pun menilai akar persoalan ini adalah tidak adanya koordinasi antara Nadiem dan pemda, khususnya Gubernur Lampung, sehingga terjadilah perdebatan tersebut.
“Kayaknya memang belum ada koordinasi tuh, Mas Nadiem baru melempar saja waktu kami undang di raker. Ini berkontribusi bermasalah kan artinya. Bagusnya 12 kabupaten/kota dan provinsi yang belum berani berikan izin PTM lebih baik ditelpon. Menteri lebih menarik kan telepon langsung tanya masalahnya apa. Jadi kelihatannya belum ada koordinasi, jadinya miskom,” ujarnya.
Meski begitu, Syaiful menilai seharusnya pihak pemda, dalam hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, tidak perlu berlebihan menanggapi persoalan PTM ini. Dia menyebut kemarahan Arinal di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah.
“Saya kira Pak Gubernur nggak usah berlebihan merespons ini, karena tentu dengan cara marah-marah nggak selesaikan masalah. Kita memahami kondisi objektif di Sumatera kan memang baru naik (kasus COVID-19), trennya naik. Dan ketika Jawa-Bali melandai, luar Jawa menaik. Nah, memitigasi persoalan gini menjadi penting Kemendikbud kerja sama, kolaborasi efektif dengan pemda-pemda, bottle neck-nya apa, masalahnya apa, lalu berbagi peran apa yang perlu ditanggung bersama, distribusi peran dan masalah,” jelasnya.
“Kita memahami suasana ini, tapi saya kira aduan Nadiem ke DPR nggak harus direspons berlebihan oleh gubernur maupun bupati-bupati karena, sekali lagi, kami juga merasa Kemendikbud nggak cukup berkeluh kesah ke kami,” lanjutnya.
