Perwakilan industri event se-Indonesia berharap pemerintah membuka izin kegiatan sesegera mungkin agar berbagai pertunjukan seni dan event bisa kembali digelar di Tanah Air. Hal itu diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Asosiasi Industri Event se-Indonesia dengan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Kompleks Parlemen, sebagaimana keterangan tertulisnya, Rabu (20/10).
“Kami mendesak agar pemerintah tidak sekadar memberikan angin segar dengan berjanji segera membuka izin kegiatan pertunjukan maupun event di Tanah Air, tetapi hingga saat ini maklumat Kapolri tentang izin keramaian belum juga dicabut,” ujar Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia Shafiq Pahlevi.
Pahlevi mengatakan, sejak penanganan pandemi berangsur membaik, pusat-pusat keramaian seperti mal, bioskop, maupun pertandingan olahraga sudah bisa kembali dimulai. Akan tetapi, sebutnya, hal ini tidak berlaku sama bagi pelaku industri seni. Izin pegelaran event masih belum dikeluarkan. Ia mengherankan, padahal Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemnparekraf) sudah menerbitkan guidance terkait pelaksanaan event.
“Harusnya izin pagelaran event segera diberikan karena pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenparekraf sebagai guidance pelaksanaan event,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), Dino Hamid, juga mengusulkan hal serupa sekaligus meminta perhatian stakeholders untuk pemanfaatan dan memaksimalkan pagelaran berbasis digital. Sebut Dio hal ini untuk menopang pelaku industri kreatif di jaman digital.
Harapan yang sama juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Andre Hosea. Malahan pihaknya menerangkan kerugian industrian pameran selama pandemi. Papar Andre, kerugian mencapai Rp 140 triliun pada tahun 2020.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan hal serupa jika pelaku industri kreatif sangat terdampak. Huda pun berjanji pihaknya akan membuka komunikasi dengan stakeholders terkait. Sehingga pagelaran event dan berbagai pertunjukan seni kembali dibuka.
Menurut dia, upaya tersebut akan dikoordinasikan lintas sektor, mulai dari Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Komisi III sebagai mitra kerja Polri, hingga Komisi XI sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan.
“Kami di Komisi X akan melakukan komunikasi dengan Bang Sandi (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Saya yakin niat baik ini akan disambut positif oleh seluruh pihak, hanya nanti tinggal menindaklanjuti terkait teknisnya,” kata Huda
Ia pun mengingatkan, pembukaan pertunjukan seni dan event-event ini tidak berarti diselenggarakan sebebas seperti sebelum pandemi Covid-19.
Haydar
