Wakil Ketua DPR RI, Gus Muhaimin menyatakan jika Presiden Jokowi is Great Politican. Namun, ia pun turut memperhatikan kebijakan Jokowi yang belum mengatasi kondisi sulit masyarakat. Dan meminta menjadikan pendekatan politik kesejahteraan jadi parameter tunggal dalam mengukur kebijakan dan implementasinya.
Menurut Gus Muhaimin, selama 7 tahun kepemimpinannya, Jokowi sukses meredam berbagai macam gejolak di Indonesia terutama Covid-19. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri bedah buku Politik kesejahteraan yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), (25/10/2021).
“Pak Jokowi misalnya berhasil meredam keadaan menjadi stabil, entah karena pandemi entah karena kebijakan politik yang sangat tepat. Bahkan boleh dikatakan pak Jokowi saat ini adalah a great politician, politisi yang dahsyat mengelola kekuatan-kekuatan politik yang ada. Sehingga ancaman-ancaman disintegrasi, perpecahan, konflik bisa diatasi,” kata Gus Muhaimin saat Senin, 25 Oktober 2021.
Meski dinilai sukses, Gus Muhaimin sebut kebijakan politik Jokowi harus terus dikawal sehingga tepat sasaran.
“A great politician ini berhasil sehingga kita perlu mengawal langkah berikutnya agar kebijakan ini tepat. Makanya kemudian pak Jokowi harus menindak paket-paket jangka pendek yang tidak mengatasi keadaan sulit ini,” tutur Gus Muhaimin.
Untuk mengawal kebijakan yang dinilai masih belum mengatasi kondisi rakyat, Gus Muhaimin mendorong Presiden Jokowi untuk memastikan Politik Kesejahteraan jadi paramater tunggal yang mengukur kebijakan seperti, adakah pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasi kebijakan.
Dalam bukunya, Politik Kesejahteraan, Gus Muhaimin menyatakan ada empat prinsip yang jadi orientasi politik kesejahteraan.
Pertama, dalam jangka pendek maupun panjang, negara harus menjadikan sistem jaminan sosial dalam arti yang sesungguhnya. Di tengah masa pandemi, program-program semacam perlindungan sosial tampaknya bisa menjadi solusi alternatif dalam menekan dampak pandemi. APBN harus mampu menjadi akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pendemi.
Kedua, komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial.
Ketiga, politik kesejahteraan harus selalu berpijak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi berserta hasil-hasil pembangunan yang dilahirkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
keempat, menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap persoalan-persoalan publik. Langkah ini bisa dimulai dengan penciptaan inovasi-inovasi pelayanan publik di seluruh altar birokrasi negara.
“Jadi pak Jokowi akan semakin hebat jika melakukan empat kebijakan politik kesejahteraan. Bagaimana mengevaluasi total pola-pola pembangunan yang selama ini berlangsung dan merumuskan orientasi baru arah pembangunan,” tukas Gus Muhaimin.
Haydar
