UU Sisdiknas Direvisi, Akankah Merubah Nasib Pendidikan?

Proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bakal dilanjutkan pada 2022. Hal itu telah disepakati Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaann, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan revisi UU Sisdiknas akan dilakukan secara menyeluruh. Bakal ada penataan ulang pada semua turunan dari undang-undang tersebut.

“Bahwa kami sudah bersepakat dengan Kemendikbudristek dalam agenda revisi UU Sisdiknas, ini akan bersifat menyeluruh melakukan penataan semua rezim UU terkait,” tutur Huda dalam webinar Satu Frekuensi PB PGRI, Kamis, 30 Desember 2021.

Meski begitu, ia enggan menyebut revisi tersebut sebagai Omnibuslaw bidang pendidikan. Karena kini Omnibuslaw terkait Cipta Kerja malah dilabel inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Huda menjelaskan revisi menyeluruh itu dimaksudkan agar tidak ada lagi rezim regulasi yang mengatur pendidikan di luar UU Sisdiknas. Adapun UU Pendidikan Tinggi, UU guru dan dosen itu nantinya akan masuk dalam UU Sisdiknas.

“Semua regulasi menyangkut pendidikan akan kami jadikan satu. Tak ada lagi rezim regulasi mengatur pendidikan di luar UU yang akan kita bikin bersama itu,” tegas dia.

Huda berharap dalam proses revisi UU itu, semua stakeholders dapat dilibatkan. Ia mengatakan, Kemendikbudristek harus mau membuka ruang kepada publik untuk memberi masukan terhadap revisi UU Sisdiknas.

“Ini dalam rangka pembaharuan dan transformasi pendidikan kita. Jadi saya harap nanti ada diskurus yang sifatnya melibatkan publik seluas-luasnya,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.