Kritik Marketplace Guru, Syaiful Huda Sebut Nadiem Melupakan Jasa Guru Honorer

Usulan Nadiem soal Marketplace Guru dinilai tidak menyelesaikan akar masalah tenaga pendidikan. Kata Huda, seharusnya pemerintah komitmen untuk menuntaskan pengangkatan satu juta guru honorer jadi PPPK. Kendati, marketplace guru dinilai menyelesaikan persoalan distribusi guru yang hanya menjadi salah satu dari banyaknya masalah pengelolaan tenaga pendidik.

“ Market place guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana agar tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Jumat (2/6/2023).

Kata Calon Gubernur Jawa Barat, Syaiful Huda, saat ini yang dibutuhkan pemerintah adalah konsentrasi terhadap menuntaskan rekruitmen satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). Ini artinya pemerintah harus mulai membenahi dari mulai proses rekruitmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.

“ Saat ini proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” ujarnya.

Huda mengungkapkan banyak kendala dalam proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK. Mulai dari keengganan pemerintah daerah mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak kunjung mendapat SK pengangkatan sebagai ASN.

Butuh Terobosan Menyelesaikan Masalah PPPK

Pengangkatan guru honorer tak kunjung mencapai target selama dua tahun lamanya sejak program ini diluncurkan. Kata Huda, menciptakan aplikasi baru yakni marketplace guru tidak akan menjadi solusi untuk menuntaskan komitmen negara terhadap kesejahteraan guru.

“ Banyaknya kendala dalam rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,”  pungkas Huda.