Bandung, 25 Februari 2025 – Polemik terkait ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan masih menjadi perhatian publik. Sekolah swasta mengalami tekanan untuk membebaskan ijazah siswa yang belum melunasi pembayaran, dengan ancaman tidak akan menerima bantuan dari pemerintah.
Pemerintah sebenarnya telah mengumumkan rencana untuk menanggung tunggakan siswa melalui skema bantuan, dengan batas akhir pendataan sekolah terdampak pada Jumat (7/2/2025). Namun, hingga saat ini, proses pendataan masih belum rampung.
“Data ada di Dinas Pendidikan (Disdik), tetapi kita belum tahu seberapa banyak tunggakan, ada berapa sekolah yang terdampak. Karena datanya belum jelas, kita juga belum tahu poin-poin dalam MoU bakal seperti apa,” ujar salah satu perwakilan sekolah swasta.
Kesenjangan Bantuan Pendidikan
Fakta lain yang turut mencuat adalah ketimpangan dalam distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2024 di Jawa Barat. Dari 88 sekolah penerima bantuan, sebanyak 53 sekolah merupakan SMK negeri dan hanya 35 sekolah swasta yang mendapatkan alokasi dana.
Padahal, berdasarkan data, jumlah SMK swasta di Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan SMK negeri. Tercatat, terdapat 2.625 SMK swasta dibandingkan dengan 288 SMK negeri. Hal ini memunculkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada sekolah swasta.
“Jika melihat data, SMK swasta jumlahnya lebih banyak dibandingkan SMK negeri. Kesenjangan pembangunan ini murni kesalahan pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang tidak menyediakan data yang terintegrasi,” ujar anggota komisi 5 DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah.
Urgensi Data Terintegrasi
Untuk mengatasi permasalahan ini, muncul dorongan agar pemerintah membangun sistem data pendidikan yang lebih terintegrasi dan transparan. Dengan adanya data satu pintu, distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih adil dan tepat sasaran.
“Kedepannya, kita harus punya data satu pintu. Dengan begitu, kita bisa tahu pasti berapa jumlah sekolah yang menerima bantuan dan seberapa besar, sehingga tidak ada lagi stigma negatif terhadap sekolah swasta,” tegasnya.
Polemik ini masih terus berkembang, sementara pihak sekolah swasta berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil dan transparan.
