BANDUNG — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda reforma agraria sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui deklarasi lima langkah eksekusi reforma agraria yang disampaikan DPW PKB Jawa Barat dalam kegiatan Commitment Declaration 8+9+5 PKB Jawa Barat di Bandung, Selasa (30/9/2025).
Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan lima langkah tersebut merupakan bentuk konkret PKB dalam mendorong percepatan agenda reforma agraria, baik di tingkat nasional maupun Jawa Barat.
Lima langkah yang menjadi komitmen PKB Jawa Barat tersebut meliputi:
- Sinkronisasi tata ruang dengan kebijakan One Map Policy;
- Inventarisasi dan optimalisasi aset BUMD yang tidak produktif;
- Fasilitasi penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal;
- Memperkuat ekonomi desa dan petani; serta
- Mendorong alokasi khusus APBD bagi petani pascaredistribusi tanah.
Menurut Syaiful Huda, persoalan agraria tidak cukup diselesaikan hanya melalui redistribusi lahan. Petani juga harus mendapatkan kepastian hukum atas ruang, akses terhadap modal, pasar, teknologi, hingga dukungan terhadap pengembangan usaha.
“Jangan hanya distribusi lahan, tetapi harus memastikan ada nilai tambah di tingkat lokal,” kata Syaiful Huda.
Dorong Kepastian Tata Ruang
Dalam hal sinkronisasi tata ruang, PKB Jawa Barat mendorong pemerintah provinsi memastikan keselarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan kebijakan satu peta.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang antara desa, lahan pertanian, kawasan investasi, dan kepentingan lainnya.
“Harus dipastikan RTRW dan RDTR selaras dengan kebijakan One Map Policy agar desa, lahan pertanian dan investasi tidak saling tumpang tindih. Ini menjadi dasar kepastian hukum ruang,” ujar Syaiful Huda.
PKB Jawa Barat juga mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi terhadap aset-aset BUMD yang mangkrak atau belum produktif. Aset tersebut, menurut PKB, dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui petani, koperasi, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pemprov Jabar Harus Hadir dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Persoalan konflik agraria juga menjadi perhatian serius PKB Jawa Barat. Pemerintah provinsi didorong hadir sebagai mediator awal dalam penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di daerah.
Penyelesaian konflik pada tingkat lokal dinilai dapat mencegah eskalasi persoalan sekaligus mempercepat terciptanya solusi yang berkeadilan bagi masyarakat.
Di sisi lain, PKB Jawa Barat mendorong penguatan ekonomi petani melalui akses permodalan, perluasan pasar, serta hilirisasi produk pertanian berbasis koperasi dan BUMDes.
“Pada prinsipnya, jangan hanya distribusi lahan, tetapi harus memastikan ada nilai tambah di tingkat lokal,” tegas Syaiful Huda.
Dorong Anggaran Khusus untuk Pemberdayaan Petani
PKB Jawa Barat juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan budget line khusus dalam APBD yang diarahkan untuk pemberdayaan petani.
Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan petani, mulai dari sarana produksi, riset dan pengembangan, pelatihan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian.
Bagi PKB Jawa Barat, keberhasilan reforma agraria harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaat redistribusi tanah.
“Sejak dulu, petani selalu dikalahkan. Makanya kami ingin petani dimenangkan,” kata Syaiful Huda.
Dikawal hingga Tingkat Kabupaten dan Kota
Komitmen reforma agraria tersebut tidak berhenti pada deklarasi. DPW PKB Jawa Barat akan mengawal agenda tersebut hingga tingkat daerah melalui anggota DPRD dari Fraksi PKB, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Seluruh anggota legislatif PKB didorong menjadi bagian dari perjuangan untuk memastikan agenda reforma agraria dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Perlu dikawal karena perjalanan masih panjang. Butuh pikiran brilian dan ide untuk mengawal substansi, menjadikan petani menang,” ujar Syaiful Huda.
Melalui lima langkah eksekusi tersebut, DPW PKB Jawa Barat menegaskan bahwa reforma agraria merupakan bagian dari agenda perjuangan politik kesejahteraan. PKB Jabar berkomitmen memastikan petani tidak hanya mendapatkan akses terhadap tanah, tetapi juga memiliki kepastian hukum, akses ekonomi, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Petani menang, desa kuat, reforma agraria berjalan.
