Sejarah Pendirian PKB
Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.
Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.
Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam. Ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik dan ada yang mengusulkan nama partai. Tercatat ada 39 nama partai yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.
Ada pula yang mengusulkan lambang partai. Unsur-unsur yang paling banyak diusulkan untuk lambang adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Selain itu, terdapat usulan mengenai bentuk hubungan dengan NU, visi dan misi, AD/ART, nama-nama pengurus, serta usulan lengkap mengenai keseluruhan unsur tersebut.
Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M. Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU yang tidak sabar, bahkan langsung menyatakan berdirinya partai politik untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antaranya adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.
Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas memenuhi aspirasi warga NU.
Tim Lima diketuai K.H. Ma’ruf Amin (Rais Syuriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota K.H. M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H.M. Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima dibekali Surat Keputusan PBNU.
Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998 memberikan Surat Tugas kepada Tim Lima.
Selain itu, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma’ruf, Lc., Drs. H. Abdul Aziz, M.A., Drs. H. Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima menginventarisasi dan merangkum usulan pembentukan partai baru, serta membantu warga NU melahirkan partai yang dapat mewadahi aspirasi politik mereka.
Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Pada 26–28 Juni 1998, kedua tim mengadakan konsinyering di Villa La Citra, Cipanas, untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-Pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART, dan Naskah Deklarasi.
Penggagas pembentukan partai bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, semula prihatin karena kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU yang terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Pada akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan beliau bersedia menginisiasi kelahiran partai berbasis Ahlussunnah wal Jamaah.
Keinginan Gus Dur diperkuat oleh dukungan deklarator lainnya, yaitu K.H. Munasir Ali, K.H. Ilyas Ruchiyat, K.H. A. Mustofa Bisri, serta K.H. A. Muchith Muzadi. Penentuan nama partai disahkan melalui musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, perwakilan wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.
Setelah pembentukan partai, deklarasi dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.
Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong-menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis atau ketentuan yang telah disepakati bersama.
Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Perolehan Suara PKB pada Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024
Di bawah komando Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa, H. Abdul Muhaimin Iskandar, perolehan suara PKB dalam Pemilihan Umum 2014 kembali meroket. PKB meraih 11.298.957 suara (9,04 persen) atau setara dengan 47 kursi di DPR RI. Lima tahun sebelumnya, pada Pemilu 2009, PKB memperoleh 5.146.122 suara (4,94 persen) dan 28 kursi DPR RI.
Pencapaian tersebut diraih berkat strategi yang dijalankan Cak Imin, sapaan akrab H. Abdul Muhaimin Iskandar, dalam menghadapi Pemilu 2014. Selain memainkan strategi politik, ia juga memotivasi calon anggota legislatif asal PKB untuk berjuang meraih kemenangan.
Tekad mengibarkan kembali kejayaan PKB terus dilakukan melalui politik silaturahim, pembangunan kantung-kantung kekuatan Nahdliyin dan Nahdliyah, serta penguatan sinergi antara Nahdlatul Ulama dan PKB.
Sebagai partai dengan basis nasionalis religius, PKB berhasil mengantarkan 85 pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2015.
Keberhasilan PKB tidak lepas dari jasa besar para pendirinya, terutama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan para kiai lainnya. Sejarah mencatat bahwa ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur berhasil mendongkrak suara PKB pada Pemilu 1999. Pada pesta demokrasi perdana yang diikuti PKB, partai ini meraih 13.336.982 suara (12,61 persen), setara dengan 51 kursi di DPR RI.
Gaya politik Gus Dur juga berhasil memikat koalisi Poros Tengah untuk menunjuknya sebagai calon presiden. Melalui pemungutan suara dalam Sidang Umum MPR, Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.
Pada Pemilu 2004, PKB kembali masuk lima besar. PKB menempati peringkat ketiga dengan raihan 11.989.564 suara (10,57 persen) dan memperoleh 52 kursi DPR RI. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PKB menurun menjadi 5.146.122 suara (4,94 persen) dan memperoleh 28 kursi DPR RI.
Pada Pemilu 2014, PKB kembali masuk lima besar perolehan suara nasional dengan 11.298.957 suara (9,04 persen) dan menempatkan 47 kadernya di DPR RI.
Pada Pemilu 2019, PKB mempertahankan posisi lima besar dan meningkatkan perolehan suara menjadi 13.570.970 suara (9,69 persen), dengan 58 kursi DPR RI.
Pada Pemilu 2024, PKB mencatat perolehan kursi DPR RI tertinggi sepanjang sejarahnya. PKB memperoleh 68 kursi DPR RI dengan perolehan 16.115.655 suara (10,61 persen). Pencapaian ini merupakan buah dari kepemimpinan dan strategi Gus Muhaimin, serta soliditas struktur dan kader PKB di seluruh Indonesia.