Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong perubahan paradigma penganggaran pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dorongan tersebut disampaikan Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama sekretaris utama dari kedua lembaga. Pembahasan difokuskan pada arah kebijakan dan penggunaan anggaran agar lebih memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurut Huda, penyusunan anggaran tidak seharusnya berhenti pada kebutuhan rutin kelembagaan. Anggaran harus diarahkan pada program yang memperkuat kualitas pelayanan, kesiapsiagaan, serta kemampuan negara dalam menghadapi keadaan darurat dan ancaman bencana.
Anggaran Harus Memperkuat Layanan di Lapangan
Huda menilai BNPP/Basarnas dan BMKG memiliki posisi penting dalam sistem perlindungan masyarakat. BNPP/Basarnas bertanggung jawab terhadap operasi pencarian dan pertolongan, sementara BMKG menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, gempa bumi, dan peringatan dini.
Karena itu, pengalokasian anggaran kedua lembaga perlu memperhatikan kebutuhan operasional di lapangan, pemeliharaan peralatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan jangkauan pelayanan.
Pada BMKG, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi pemeliharaan dan modernisasi peralatan, pengembangan inovasi, serta peningkatan kapasitas pegawai. Persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi V DPR RI karena berhubungan langsung dengan kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan potensi tsunami yang akurat menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah, petugas lapangan, pelaku transportasi, nelayan, petani, hingga masyarakat umum dalam mengambil keputusan.
Demikian pula dengan BNPP/Basarnas. Kesiapan personel, sarana transportasi, perlengkapan evakuasi, dan jaringan pelayanan di berbagai wilayah sangat menentukan kecepatan operasi pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan maupun bencana.
Mitigasi Bencana Tidak Boleh Bersifat Reaktif
Huda juga mendorong agar kebijakan anggaran tidak hanya diarahkan untuk merespons kejadian setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan sehingga risiko korban jiwa dan kerugian dapat ditekan sejak awal.
Penguatan BMKG, misalnya, harus menghasilkan sistem peringatan dini yang semakin cepat, akurat, mudah diakses, dan dipahami masyarakat. Sementara itu, penguatan BNPP/Basarnas harus meningkatkan kemampuan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi di seluruh wilayah Indonesia.
Perubahan paradigma tersebut menempatkan keberhasilan anggaran bukan sekadar pada tingginya penyerapan, melainkan pada manfaat yang diterima masyarakat. Setiap rupiah yang dialokasikan perlu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan negara menghadapi situasi darurat.
Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar program BNPP/Basarnas dan BMKG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem, kecelakaan transportasi, dan bencana hidrometeorologi.